Home / Berita Umum / Walikota Cilegon Di Tuntut 9 Tahuin Penjara

Walikota Cilegon Di Tuntut 9 Tahuin Penjara

Walikota Cilegon Di Tuntut 9 Tahuin Penjara – Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wali Kota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi pidana kurungan 9 th. penjara serta denda Rp 275 juta subsider kurungan penjara 6 bln.. Hak politik untuk diambil dalam jabatan umum juga disuruh dicabut sepanjang 5 th. pada terdakwa untuk masalah suap amdal ini.

” Memohon majelis hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa Tubagus Iman Ariyadi berbentuk pidana 9 th., ” kata Jaksa KPK Helmi Syarif di Pengadilan Tipikor untuk Pengadilan Negeri Serang, Jl Raya Serang-Pandeglang, Banten, Rabu (2/5/2018).

Jaksa menilainya Iman dapat dibuktikan sah serta memberikan keyakinan sudah lakukan tindak pidana korupsi dengan bersama serta berlanjut. Ini seperti ditata dalam di Pasal 12 huruf a Uundang-undang Nomor 20 th. 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.

” Memohon majelis menjatuhkan hukuman penambahan pada terdakwa berbentuk pencabutan hak untuk diambil serta jabatan umum sepanjang 5 th. sesudah terdakwa usai melakukan pidana pokok, ” kata Helmi.

Helmi menilainya, beberapa hal yang memberatkan terdakwa salah satunya yaitu tidak mensupport program pemerintah wujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Terdakwa memakai dampak kekuasaannya lakukan kejahatan serta melibatkan orang yang lain. Dan dinilai tidak mengaku dengan selalu jelas serta tidak menyesali tindakannya.

Terkecuali menuntut wali kota, Jaksa KPK juga menuntut terdakwa Akhmad Dita Prawira berbentuk pidana penjara 8 th.. Ia juga dituntut denda Rp 225 juta subsider kurungan 5 bln. penjara. Terdakwa adalah Kepala Dinas Penanaman Modal serta Service Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Jaksa menilainya, hal yang memberatkan terdakwa Ahkmad Dita Prawira yaitu menggantikan peranan serta kekeliruan aktor beda untuk menutupi kekeliruan atasannya. Jaksa juga menilainya terdakwa sekian kali mencabut info tanpa ada argumen yang sah hingga menyulitkan persidangan.

Paling akhir, terdakwa atas nama Hendri yang Direktur PT Jayatama Primayasa dituntut pidana 5 th. penjara serta denda Rp 200 juta subsider 3 bln. kurungan penjara.

” Menjatuhkan pidana terdakwa Hendri berbentuk pidana penjara sepanjang 5 th. kurungan serta denda Rp 200 juta, ” tegasnya.

About admin