Home / Teknologi / Tiga Kementerian Mengatur Perlindungan IMEI Untuk Costumer

Tiga Kementerian Mengatur Perlindungan IMEI Untuk Costumer

Tiga Kementerian Mengatur Perlindungan IMEI Untuk Costumer – Ketentuan program aplikasi validasi database nomer ciri-ciri asli mobile phone (International Mobile Equipment Identity/IMEI) sekarang tengah difinalisasi. Maksud dari ketentuan ini yaitu membuat perlindungan industri serta costumer di Indonesia.

Finalisasi pengaturan ketentuan itu dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian bersama dengan Kementerian Komunikasi serta Informatika dan Kementerian Perdagangan. Sasarannya, ketentuan tiga kementerian ini dapat diputuskan pada tanggal 17 Agustus 2019.

“Jadi, kesempatan baik di tanggal 17 Agustus 2019 yaitu jadi milestone penandatanganan bersama dengan tiga kementerian sehubungan aturan Pengontrolan IMEI ketujuan pembebasan dari handphone black market,” kata Direktur Industri Elektronika serta Telematika Kemenperin Janu Suryanto .

Menurut Janu, skema kontrol IMEI penting membuat perlindungan industri serta costumer dalam negeri. Oleh karena itu, butuh dilaksanakan identifikasi, register, serta penyetopan fitur telekomunikasi seluler yang tidak penuhi keputusan.

“Jadi, dapat membuat perlindungan industri mobile phone dari pertarungan tidak sehat jadi efek peredaran ilegal. Diluar itu, kurangi tingkat kejahatan pencurian serta membuat perlindungan buat pemakainya,” bebernya.

Kontrol IMEI punyai maksud untuk tingkatkan kualitas service telekomunikasi selular serta hilangkan mobile phone black market dari pasar hingga tingkatkan kemampuan pajak pemerintah.

“Dalam usaha beri dukungan program kontrol IMEI itu, diperlukan aturan jadi payung pengaturan data IMEI. Pemerintah dengan cara jeli dapat membuat aturan sehubungan Skema Info Register Identifikasi Nasional (SIRINA) supaya bisa berjalan secara baik. Dalam soal ini, Kemenperin mengontrol sehubungan database IMEI serta Kementerian Kominfo mengontrol berkaitan pemakaian data IMEI serta sehubungan data IMEI pada operator,” jelas Janu.

Janu memasukkan, skema kontrol IMEI dapat mengerjakan database IMEI yang diperoleh dari pelbagai pemangku keperluan. Masalah ini agar bisa diproses serta membuahkan info atas daftar IMEI yang valid berdasar pada keputusan hukum yang berlaku.

“Info atas daftar IMEI yang valid itu, bisa dipakai oleh lembaga pemerintah sehubungan mau membuat ketetapan sesuai kewenanganya,” paparnya. Sekarang, server skema basis data IMEI atau SIRINA udah terpasang di Pusdatin Kemenperin serta udah dilaksanakan kursus pada pengelola.

Industri mobile phone dalam negeri alami perkembangan banyaknya produksi yang cukup cepat saat lima tahun paling akhir. Masalah ini tidak lepas dari usaha pemerintah meningkatkan peningkatan di bidang telekomunikasi serta informatika (telematika) itu.

“Bertambahnya produksi mobile phone di Indonesia, diantaranya sebab penciptaan iklim usaha yang aman dan ketetapan hilirisasi serta pengoptimalan elemen lokal hingga semakin banyak memberikan nilai lebih,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam info yang sama.

Kemenperin mencatat, pada tahun 2013, import mobile phone sampai 62 juta unit dengan nilai sebesar USD 3 miliar. Sedang, produksi dalam negeri kurang lebih 105 ribu untuk dua merk lokal. Selanjutnya, pemerintah keluarkan aturan yang punya tujuan kurangi produk import serta memajukan produtivitas dalam negeri.

Hasilnya, pada 2014, import mobile phone alami penurunan dibandingkan tahun awalnya, jadi 60 juta unit. Selain itu, produksi mobile phone dalam negeri tumbuh relevan jadi 5,7 juta unit. Setelah itu, tahun 2015, produk import turun sampai 40 % dari tahun awalnya, jadi 37 juta unit dengan nilai USD2,3 miliar. Sedang, produksi mobile phone dalam negeri makin bertambah sebesar 700 % dari tahun 2014, jadi 50 juta unit untuk 23 merk lokal serta internasional.

Tahun 2016, produk import mobile phone alami penurunan kembali kurang lebih 36 % dari tahun awalnya, jadi 18,5 juta unit dengan nilai USD775 juta. Untuk mobile phone produksi dalam negeri bertambah sebesar 36 % dari tahun 2015, jadi 68 juta unit.

“Serta, tahun 2017, import mobile phone turun jadi 11,4 juta unit, sedang produksi mobile phone dalam negeri 60,5 juta unit untuk 34 merk, sebelas salah satunya yaitu merk lokal,” papar Menperin.

Kesebelas merk lokal itu, yakni SPC, Evercoss, Elevate, Advan, Luna, Andromax, Polytron, Mito, Aldo, Axioo, serta Zyrex. Produk nasional ini udah punyai branding kuat untuk market share menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas

“Jadi bangsa Indonesia, semestinya kita perlu bangga pada produk mobile phone yang dibuat industri dalam negeri,” tegas Airlangga

About penulis77