Home / Berita Umum / Menteri Hukum Serta Hak Asasi Manusia Akan Tiba Ke KPK

Menteri Hukum Serta Hak Asasi Manusia Akan Tiba Ke KPK

Menteri Hukum Serta Hak Asasi Manusia Akan Tiba Ke KPK – Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, menyebutkan akan tiba ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 3 Juli 2017. Maksud kehadirannya yaitu untuk menerangkan urutan berkaitan tuntutan yang dibacakan jaksa KPK pada terdakwa masalah e-KTP, bekas petinggi Kementerian Dalam Negeri, Irman serta Sugiharto.

“Saya akan tiba jam 11 ke KPK, disuruhi info jadi saksi oleh KPK, ” ucap Yasonna lewat info tertulis di Jakarta, Ahad 2 Juli 2017. Ia akan menerangkan argumen yang membuatnya tidak penuhi panggilan KPK sekian waktu lalu.

Yasonna menerangkan dianya tidak penuhi panggilan KPK dalam kontrol jadi saksi masalah e-KTP bukanlah punya maksud mangkir. Tetapi, kata dia, pemicunya karna ada jadwal aktivitas yang perlu dia hadiri dalam kemampuannya jadi menteri.

“Saya jadi warga negara yang baik siap di panggil, datang, serta jadi saksi akan saya berikan semuanya yang saya ketahui masalah masalah e-KTP pada penyidik, ” katanya.

Diluar itu, Yasonna akan menerangkan isi surat tuntutan yang mengatakan dianya berdasar pada info tersangka kesaksian palsu atas masalah e-KTP, Miryam S. Haryani yang disebut anggota DPR dari Fraksi Hanura sebagai anggota Komisi II DPR waktu itu. Yasonna disangka turut terima uang sangkaan korupsi project e-KTP.

Di persidangan masalah e-KTP, nama Yasonna serta sembilan orang Ketua Fraksi Komisi II DPR dimaksud semasing terima uang US$ 1. 500. Dalam info tertulisnya, Yasonna mengakui kaget namanya sudah dicatut serta dimaksud terima pembagian uang project e-KTP.

Ia juga menyanggah tudingan itu. ” Saya kaget mendengar nama saya dicatut serta dituduh terima uang project korupsi e-KTP. Saya tidak sempat terima dana itu serta tidak sempat terkait dengan beberapa terdakwa dalam project e-KTP, ” katanya.

Dalam masalah e-KTP, jaksa penuntut umum KPK memohon dua terdakwa, Irman serta Sugiharto, semasing dihukum 7 th. serta 5 th. penjara. Keduanya dinilai dapat dibuktikan bersalah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya sendiri, orang yang lain, serta korporasi hingga mengakibatkan negara rugi Rp 2, 3 triliun.

About admin