Home / Uncategorized / Menghormati Sistem Peradilan

Menghormati Sistem Peradilan

Menghormati Sistem Peradilan – Ketut Mulya, penasehat hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, memohon hakim terus mengadakan sidang praperadilan atas penetapan status tersangka korupsi e-KTP kliennya yang diputuskan KPK.
Dia mempertegas, praperadilan sebagai hak konstitusional kliennya jadi seseorang tersangka mau pun tersangka-tersangka yang lain buat mengusulkan usaha hukum.
” Praperadilan itu memanglah dalam sistem kontrol. Selanjutnya sistem perkara dilimpahkan, hal tersebut yaitu pembacaan dakwaan, pasti dapat mengugurkan praperadilan. Itu tdk pas, ” papar Ketut didapati di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017) .

Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan permohonan praperadilan dinyatakan gugur waktu sidang perdana pokok perkara terdakwa di gelar di pengadilan.
Ketentuan itu ter-list dalam Pasal 82 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomer 8 Th. 1981 (KUHAP) terkait Wewenang Pengadilan buat Mengadili.

Tapi, dia memohon terhadap hakim agar hak konstitusional Ketua Umum Partai Golkar nonaktif itu terus dipenuhi buat melaksanakan praperadilan.
” Kami menghendaki menghormati sistem peradilan. Kami teruskan sistem dikarenakan ini hak konstitusional dari client kami Pak SN. Kami berharap kasih keleluasaan saat buat Pak SN buat memanfaatkan hak konstitusionalnya, ” kata Ketut.
Diawalnya, KPK mengemukakan berkas perkara Setya Novanto, tersangka masalah dugaan korupsi e-KTP telah komplet.
” Buat berkas penyidikan telah tuntas. Namun ini masihlah tunggu kontrol saksi membantu. Masalah saksi membantu itu hak dia (tersangka, -red) . Jadi, kami mesti penuhi itu, ” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Rabu (29/11/2017) di KPK.

About admin