Home / Berita Umum / Mendagri Tegaskan Penyetaraan Gaji Kepala Desa Akan Direalisasikan Pada Tahun Depan

Mendagri Tegaskan Penyetaraan Gaji Kepala Desa Akan Direalisasikan Pada Tahun Depan

Mendagri Tegaskan Penyetaraan Gaji Kepala Desa Akan Direalisasikan Pada Tahun Depan – Presiden Joko Widodo ( Jokowi) angkat pendapat berkenaan ide penyetaraan penghasilan fitur desa dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) grup II A. Menurut Jokowi, realisasi itu dapat dilaksanakan selesai ketetapan pemerintah (PP) udah beres pada kementerian instansi.

” Ya bila udah di meja saya kelak saya tandatangani (PP-nya) tanyalah Mendagrinya, ” kata Jokowi selesai mengunjungi Rapat Penyelarasan Nasional (Rakornas) Pemerintahan Desa Tahun 2019, di Jakarta, Rabu (20/1)

Seperti didapati, buat penyetaraan penghasilan fitur desa pemerintah butuh melakukan revisi PP Nomer 43 Tahun 2014 terkait Ketetapan Implementasi Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 terkait Desa. Tidak hanya itu, pemerintah akan juga melakukan revisi PP Nomer 47 Tahun 2015 terkait Ketetapan Implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014

Awal kalinya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penyetaraan penghasilan fitur desa ini baru bakal direalisasikan pada tahun depannya atau di mulai Januari 2020. Pemerintah akan juga mengerjakan penyelarasan dengan sejumlah fitur daerah berkenaan dengan ketentuan ini.

” (Mulai efisien kapan? ) efisien tahun depannya. Kelak ditetapkan Januari tahun 2020. Nggak mungkin (tahun ini lantaran) mungkin pergantian APBN APBD serupiah lantas tidak bisa lantaran telah setuju, ” jelasnya.

Dalam Surat Ketentuan Berbarengan (SKB) 4 menteri yg diberi tanda tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa serta Daerah Ketinggal Eko Putro, serta Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan ditonton oleh Menteri Kementerian Koordinator Sektor Pembangunan Manusia serta Kebudayaan Puan Maharani, pemerintah hendak memutuskan buat menyeimbangkan penghasilan kades (kepala desa) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) grup II A mulai Maret 2019.

Persiapan dari ketentuan ini lantas dicanangkan usai sebelum Februari 2019, sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi)

About admin