Home / Berita Umum / KPK Periksa Ketua Fraksi PAN DPR Terkait Kasus DAK Kebumen

KPK Periksa Ketua Fraksi PAN DPR Terkait Kasus DAK Kebumen

KPK Periksa Ketua Fraksi PAN DPR Terkait Kasus DAK Kebumen – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap ditelisik bab proses penganggaran dana alokasi privat (DAK) Kebumen oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu dikontrol jadi saksi buat terduga Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan dalam perkara ini.

” KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi berkenaan proses penganggaran DAK dari segi fraksi di DPR RI berkenaan perkara Suap DAK fisik pada pergantian APBN 2016 buat alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016, ” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kala dilakukan konfirmasi, Rabu (20/2) .

Dalam perkara ini, KPK menelisik proses ulasan serta penganggaran DAK Kebumen yg dilaksanakan banyak legislator Senayan. Sejumlah anggota DPR RI udah dikontrol penyidik instansi antirasuah.

Mereka salah satunya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid serta anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

Awal kalinya, KPK memastikan Taufik Kurniawan jadi terduga. Taufik dikira terima Rp 3, 65 miliar sebagai sisi dari prinsip fee 5 prosen atas Dana Alokasi Privat (DAK) Kebumen yg disahkan sebesar Rp 93, 37 miliar.

Taufik terima suap itu dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF) . Yahya awal kalinya udah dijaring KPK dalam perkara suap DAK berbarengan delapan orang yang lain.

KPK memberi isyarat peluang ada keikutsertaan pihak beda tidak cuman Taufik dalam perkara perkiraan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

” Memang benar ada usaha dari kepala daerah, MYF kala itu, buat mendekati sejumlah pimpinan DPR. Walaupun sampai kini baru ada satu orang, ” kata Febri saat lalu.

Febri juga pernah menjelaskan apabila proses ulasan serta pengurusan DAK Kebumen ini gak mungkin dilaksanakan cuma satu orang.

” Bila memang terduga mau buka andil pihak beda, silahkan saja. Lantaran proses budget ulasan ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang, ” kata Febri.

About admin