Home / Berita Umum / Kabupaten Lombok Barat Sangat Rendah Pelayanan Masyarakat

Kabupaten Lombok Barat Sangat Rendah Pelayanan Masyarakat

Kabupaten Lombok Barat Sangat Rendah Pelayanan Masyarakat – Ombudsman RI Perwakilan NTB (ORI NTB) memberikannya score penilaian kepatuhan untuk penyelenggaraan layanan publik pada 7 kabupaten yang berada pada NTB. Akhirnya, Kabupaten Lombok Barat mendiami barisan sangat buncit.

” Dari 199 kabupaten yang dipandang di Indonesia, cuma 1 kabupaten di NTB yang penuhi persyaratan kepatuhan tinggi (area hijau) , yakni Kabupaten Lombok Utara dengan score 93, 87 di barisan 14, ” papar Kepala Keasistenan Bagian Mencegah Ombudsman RI Perwakilan NTB, M Rosyid Rido waktu melakukan perbincangan dengan detikcom di Mataram, Rabu (12/12/2018)

Rido memaparkan ada 5 kabupaten di NTB yang ada pada tingkat kepatuhan tengah yang diikuti dengan area kuning, yakni Lombok Tengah dengan nilai 63, 49 serta ada di urutan 113. Kabupaten Dompu dengan nilai 60, 41 ada pada urutan 121, Kabupaten Lombok Timur dengan nilai 58, 22 duduki urutan 127.

Sesaat untuk Kabupaten Sumbawa Barat dengan score nilai 57, 69 pada urutan 128 serta Kabupaten Bima dengan nilai 56, 97 ada di urutan 133.

Cuma ada 1 kabupaten yang ada di level kepatuhan rendah yang tempatnya pada area merah dengan nilai 44, 68 duduki barisan 162, yakni Kabupaten Lombok Barat.

Periode pemungutan data penilaian dilaksanakan dengan serentak di bulan Mei-Juli 2018. Penilaian ini dilaksanakan tiap-tiap 1 tahun sekali.

Rido menjelaskan terkait sistem pemungutan data yang dilaksanakan Ombudsman dengan observasi dengan mendadak, tidak cuman lewat penilaian langsung serta bukti photo.

” Ada 10 variabel penilaian yang dimanfaatkan tiap-tiap elemen tanda dengan berat yang tidak serupa, dimulai dengan berat nilai 2 hingga 12, ” jelas Rido.

Ia ikut menjelaskan rendahnya kepatuhan pada standard layanan publik akibatkan bermacam type malaadministrasi. Hal semacam itu, ujar Rido, kebanyakan didominasi oleh prilaku instrumen atau dengan secara sistematis berlangsung di satu lembaga layanan publik.

” Contohnya ketidakjelasan proses, ketidakpastian proses jangka periode pelayanan, praktik pungutan liar dan korupsi, ” tuturnya. Tidak hanya itu, resiko mutu layanan yang tidak baik akibatkan keyakinan publik pada instrumen serta pemerintah alami penurunan, potensinya akan akibatkan pada apatisme publik.

” Kabupaten yang masih tetap ada pada tingkat kepatuhan tengah serta rendah diinginkan bisa tingkatkan kepatuhannya pada tahun 2019, ” ingin Rido.

” Itu jadi bentuk prinsip untuk menggerakkan perbaikan tata kelola layanan publik, ” sambungnya.

Ombudsman Perwakilan NTB ikut memberikan animo pada Kabupaten Lombok Utara yang sukses duduki urutan kepatuhan tinggi pada UU Nomer 25 Tahun 2009 terkait Layanan Publik.

About admin